Kabel Optik Semrawut di Jakarta, Pemprov DKI Didesak Terbitkan SJUT

Jakarta –

Kekacauan kabel serat optik di DKI Jakarta telah memasuki babak baru. Hal ini disebabkan sulitnya routing kabel serat optik akibat adanya Jaringan Umum Terpadu (SJUT).

Menyikapi permasalahan ini, Ombudsman RI telah melakukan investigasi, pengkajian, dan pemantauan menyeluruh untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban kabel serat optik yang berantakan di ibu kota.

Heri Susanto, Anggota Ombudsman RI, menugaskan Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan aturan terkait pengembangan SJUT. Jika tidak, Heary khawatir pihak dinas jasa bangunan berpotensi melakukan penyalahgunaan dalam kasus ini.

“Kecuali ada perbaikan pada peraturan pembangunan SJUT, potensi viktimisasi mungkin masih muncul,” kata Herrei dalam sebuah pernyataan. Kabupaten DKI Jakarta Pemerintah sebaiknya menerapkan program mitigasi keselamatan masyarakat. Ini bukanlah manajemen yang baik. , Senin (2 Mei 2024).

Berdasarkan temuan Ombudsman di bidang tersebut, pekerjaan SJUT di lingkungan Pemkab DKI Jakarta belum selesai. Padahal, berdasarkan temuan Ombudsman, pembangunan tersebut jauh di bawah target yang ditetapkan. PT dari SJUT Tujuan Pembangunan. JackPro hanya mampu merealisasikan 22,6% pekerjaannya. Sementara itu PT. Sarana Jaia hanya memperoleh 1,15% lapangan kerja.

Heri mengatakan lambatnya pelaksanaan ini karena Pemda DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan surat keputusan sebagai payung hukum berakhirnya masa kerja SJUT. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak mengomentari kemajuan pembangunan.

Ombudsman berharap Pemprov DKI Jakarta mengambil tindakan dan keputusan yang tepat, yakni dengan pembuatan SJUT yang bisa digunakan bersama oleh operator publik, dengan Pemprov DKI Jakarta berperan dan berinvestasi dalam penataan kota. Sebab sampai saat ini sudah ada peraturan daerah terkait SJUT, namun ada pula pemerintah daerah yang belum membentuk SJUT dan hanya berusaha memungut iuran pinggir jalan.

Berdasarkan kajian komprehensif tersebut, Ombudsman menghimbau kepada seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengembangkan SJUT dengan setidaknya membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana tata ruang daerah, dan rencana umum penyelenggaraan jaringan pelayanan publik. Istilah untuk mendefinisikan rencana terpadu penyelenggaraan jaringan listrik.

Ia menyimpulkan: “Kami yakin pembangunan SJUT merupakan solusi permasalahan kabel fiber optik, sehingga kami mendorong seluruh pemerintah daerah, BUMD, BUMN dan APJATEL untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pembenahan di wilayahnya.”

Diketahui, dalam pembangunan SJUT, Pemprov DKI Jakarta mendirikan BUMN Jakpro, anak usaha PT JIP, untuk melaksanakan pengoperasian SJUT sepanjang 115 kilometer di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, Sarana Jaya ditugaskan bekerja di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan total panjang 100 kilometer.

Sedangkan penunjukan PT JIP dan Saran Jai telah disetujui melalui Keputusan Gubernur No. 69 Tahun 2020 (Pergub) dan Keputusan Gubernur No. 70 dari tahun 2020. Yayat juga mendorong dikeluarkannya keputusan gubernur baru untuk mempercepat penyelesaian proyek SJUT. .

Pada Rabu, 15 November 2023, Plt Direktur Pelayanan Marga Gedung DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, kabel overhead yang menggantung dari tiang ke tiang di Jl Mampang Prapatan Raia masih dalam proses “diperas” di bawah tanah. Saluran Sistem Jaringan Terpadu (SJUT).

Tonton “Sultan Rifat Belum Minta Maaf ke Bali Kuli” (agt/afr)